HEADLINES :
Hot News »
Bagikan kepada teman!

Kerangka Pemikiran Riset

Penulis : Usman Yasin on 01 February 2009 | 06:53

01 February 2009

Kecenderungan pemanfaatan sumber daya yang semakin tidak terkendali mengakibatkan terjadinya degradasi pada sumberdaya alam. Degradasi seringkali disebabkan oleh adanya kesenjangan pendapatan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakseimbangan distribusi kekuatan politik (Torras dan Boyce, 1998). Ditambahkan Kartodihardjo (2006) bahwa peningkatan rusaknya sumberdaya akhir-akhir ini disebabkan lemahnya hak-hak atas pengelolaannya, dimana yang berlaku hak yang menguasai adalah negara (state property) karena tidak mampu mengelolaanya – akibat keterbatasan personil dan budget – menjadi seolah-olah seperti hutan tanpa hak (open access) atau penguasaan semu oleh negara (Pseudo state property). Realitas ini, ditambah masalah-masalah yang menyebabkan tidak padunya kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kabupaten/kota, yang menyebabkan tidak terwujudnya kebijakan kolektif (collective policy), sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol kerusakan sumber daya.

Melindungi sumber daya alam dari overuse menuntut adanya otoritas pengguna atau otoritas eksternal yang mengatur penggunaan. Untuk menentukan aturan membutuhkan usaha bersama (collective action) dari seluruh pengguna. Kondisi ini menuntut banyak hal sehingga semua pengguna akan memperoleh keuntungan dari aturan baru tersebut. Kelompok dengan tradisi saling percaya yang lebih lama dan komunitas yang erat cenderung memiliki kelembagaan yang lebih baik (Rustandi, 2006).

Kelembagaan merupakan substitusi dari sistem pasar terutama saat harga pasar tidak mampu mencerminkan biaya-biaya produksi dengan tepat (tidak bersaing sempurna). Kegagalan pasar seringkali terjadi karena adanya asymetric information sehingga menimbulkan biaya-biaya transaksi (seperti untuk melakukan lobi-lobi). Biaya-biaya transaksi (transaction cost) tersebut meningkat saat pelaku tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Dengan pernyataan lain, biaya-biaya transaksi akan dapat ditekan bila terjadi interaksi dan koordinasi yang baik antara pelaku. Interaksi dan koordinasi tersebut menurut Ostrom (1992) dinyatakan sebagai awal terbangunnya kelembagaan7). Banyak tipe pengaturan kelembagaan telah dikembangkan untuk mencoba mengurangi permasalahan penggunaan yang berlebihan dan penikmat gratis (free rider), misalnya melalui distribusi konflik.

Hardin (1968) menyatakan bahwa sumber daya yang tidak ada aturan dalam pemanfaatannya akan berakibat terjadinya “tragedy of the commons”. Jika dilihat dari karakteristik sumber dayanya, maka CADDB dapat dikategorikan merupakan sumber daya milik bersama (“common-pool resources” atau “commons”). Sumber daya ini sulit membatasi orang untuk memanfaatkannya atau biaya pembatasan (exclusion cost) begitu tinggi. Dengan demikian, setiap individu berupaya menjadi penikmat gratis (free rider), memanfaatkan sumber daya tanpa bersedia berkontribusi terhadap penyediaannya atau pelestariannya.
Selain itu, pengambilan suatu unit sumber daya akan mengurangi kesediaan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya, atau disebut sebagai karakter substractibility atau rivalry (Ostrom, 1990). Akibat karakter ini maka sumber daya milik bersama rentan terhadap masalah eksploitasi berlebih ('over eksploitasi') atau kerusakan sumber daya. Inilah yang dikatakan sebagai “tragedy of the commons”.

Pengelolaan secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan stakeholder, pembagian peran dan wewenang serta tanggungjawab yang jelas, kesepahaman bersama terhadap masalah konservasi dan komitmen dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam. Pengelolaan berkelanjutan dapat dilakukan dengan kebijakan yang bertumpu pada multi-stakeholder dan dukungan institusi/lembaga (eksekutif, legislatif, interes group, swasta dan masyarakat) sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem dan strategi pengelolaan kawasan konservasi dapat berlangsung dan berimplikasi nyata terhadap konflik yang ada. Pertama, melakukan analisis kelembagaan. Kedua, mendorong terjadinya aksi kolektif (collective action) untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi CADDB secara berkelanjutan.

Diharapkan dengan kedua konsep tersebut (analisis kelembagaan dan aksi kolektif) dapat diidentifikasi karateristik potensi konflik yang sesungguhnya terjadi dilokasi studi. Berdasarkan hasil identifikasi potensi konflik tersebut dapat disusun konsep dan strategi aksi kolektif dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan cara penguatan kelembagaan dan mengelolaan konflik kepentingan para pihak. Kerangka penelitian secara ringkas disajikan pada Gambar 1.
komentar | | Read More...

Latar Belakang Riset Danau

Awal tahun 1970, merupakan awal kebangkitan kesadaran manusia bahwa dunia ini sarat dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup. Konferensi di Stockholm pada tahun 1972 yang diprakarsai PBB, menjadikan lingkungan sebagai isu politik global. Kesepakatan itu dijadikan landasan untuk melaksanakan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pada KTT Bumi ini dihasilkan Konvesi Keanekaragaman Hayati1) yang mewajibkan anggotanya menetapkan sebagian kawasannya sebagai kawasan konservasi2) .

Keinginan Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya dengan menetapkan kawasan konservasi baik berupa kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam, termasuk Kawasan Cagar Alam3). Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (pasal 2 UU 5/1990).

Dalam impelementasinya, banyak proses penetapan kawasan konservasi ini menimbulkan konflik (Suhardi, 2005) bahkan adanya perbedaan penapsiran hukum (Herlambang, 2007). Kondisi ini ditimbulkan karena adanya perbedaan persepsi, kepentingan dan tata nilai pada hakekat penetapan kawasan konservasi. Sebagai contoh yaitu pada penetapan kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB), terutama pada konsep pengelolaan kawasan.

Kawasan CADDB bagi masyarakat lokal adalah sumber ekonomi bagi kehidupan mereka dan sebagai tempat yang sakral melalui tradisi kepercayaan. Sebagai sumber kehidupan CADDB, pertama sebagai tempat untuk mencari nafkah karena di danau sebagai tempat untuk mecari ikan, kedua danau adalah sebagai sumber air irigasi bagi petani untuk mengairi areal persawahan yang berada di hilirnya (Suhardi, 2005), ketiga kawasan CADDB dipandang sebagai milik bersama dengan mengikuti aturan adat (Common property).

Sementara bagi pemerintah pusat, kawasan CADDB adalah milik pemerintah (state property) dimana pengelolaan kawasan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pengelolaan kawasan Cagar Alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (pasal 16 ayat 1 UU 5/1990). Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (pasal 17 ayat 1). Bahkan ada penekanan pada pasa 19 ayat 1 dimana setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Sedangkan bagi pemerintah daerah, seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu No. 1 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Bengkulu tahun 1994 – 2005 menyebutkan bahwa Danau Dendam Tak Sudah yang berada dalam kawasan CADDB sebagai kawasan wisata. Bahkan Pemerintah Kota Bengkulu juga telah mengizinkan pembagunan kawasan perumahan Surabaya Permai, Perumahan Diknas dan Perumahan Dinas Kesehatan, yang secara ekologis termasuk pada daerah tangkapan air hujan (catchment area) (Walhi, 2006).

Sementara itu Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kantor Wilayah Pekerjaan Umum pada tahun 1990-1992 juga telah membangun jalan yang membelah kawasan CADDB sepanjang 1,6 km dengan fungsi sebagai jalan ring road (Bapedalda, 2001).

Bahkan setelah dibukannya jalan yang membelah kawasan CADDB, bagi sebagian masyarakat terutama yang bertempat tinggal disekitar kawasan dianggap sebagi suatu peluang untuk mengakses kawasan menjadi lahan pertanian. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah perambahan dari 3 KK menjadi 156 KK (Bapedalda, 2001).

Kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi konflik, ketidakpastian akses dan property right dalam pengelolaan kawasan CADDB ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun bagi kepentingan masyarakat lokal yang beraktivitas di dalam kawasan, atau yang tinggal berbatasan langsung atau pada daerah penyangga kawasan.

Kawasan ini pertama kali ditetapkan sebagai Cagar Alam sejak tanggal 17 Juni 1936 berdasarkan Besluit Tuan Besar Gubernur Jenderal Belanda No. 36 stb 1936 No. 325. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan konservasi dikarenakan terdapat habitat anggrek pensil (Vanda hookeriana) yang banyak tumbuh secara alami di sekitar Danau Dendam Tak Sudah. Pada mulanya luas Cagar Alam ini hanya 11.5 ha, namun karena semakin pentingya fungsi danau ini maka pemerintah meperluas kawasan konservasi ini hingga 430 ha pada tahun 1981. Selanjutnya, tahun 1986 dilakukan penataan ulang batas kawasan yang diperluas menjadi 577 ha yang kemudian dilanjutkan dengan penetepan kawasan ini sebagai hutan suaka alam yang diberi nama Cagar Alam Danau Dusun Besar register 61, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 602/Kpts-II/1992 (Suhardi, 2005; Bapedalda, 2001; dan Akbar, 2006).

Di satu sisi perluasan kawasan ini menyebabkan adanya pembatasan akses (access)4) dan hak (right)5) kepada masyarakat untuk mendapat manfaat dari kawasan. Pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak untuk mendapat keuntungan dari sumberdaya alam CADDB oleh pemerintah pada kenyataannya terus mendapat tekanan dari masyarakat untuk memanfaatkan kawasan ini. Menurut Salmi (1993) pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan ekologis yang sering terjadi dalam praktik kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Menghadapi pembatasan itu maka peluang akses dan hak-hak memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sangat bergantung kepada kemampuan negosiasi dan relasi sosial politik para pihak. Masyarakat lokal pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dan tidak memiliki relasi politik. Akibatnya dapat memicu terjadinya konflik yang terbuka dalam mengakses sumber daya alam dan lingkungan (Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams dan Williams, 2000).
Upaya pengelolaan dan pelestarian yang berkelanjutan harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga dan sekitar kawasan dapat memecahkan persoalan ekonomi sekaligus dapat mereduksi potensi konflik yang mungkin terjadi. Penelitian Basuni (2003) menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan daerah penyangga bukan permasalahan individu atau kelompok masyarakat saja, tetapi juga merupakan permasalahan sosial kemasyarakatan. Permasalahan itu dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan yang mengatur alokasi sumberdaya untuk mencapai suatu kinerja yang dikehendaki. Hal ini juga didukung oleh Torras dan Boyce (1998) yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan bukan semata-mata masalah ekonomi tetapi lebih pada masalah kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, merupakan upaya pada daerah penyangga kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dimana pemberdayaan dilakukan dalam upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan daerah penyangga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya pemberdayaan6) masyarakat merupakan bagian dari manajemen pengelolaan lingkungan.

Menurut Narayan (2002) bahwa pemberdayaan yang dikembangkan beberapa ahli yang dilaporan Bank Dunia menunjukkan pendekatan kelembagaan adalah yang paling baik dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Penguatan kelembagaan dan sosial ekonomi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan kolektif. Bahkan Agrawal (2001) menunjukkan bahwa tindakan kolektif (collective action) mampu membuat anggota grup mau bekerjasama untuk mencapai tujuan kolektif.

Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan seperti misalnya model kelembagaan apa yang dapat dikembangkan pada kawasan CADDB ini? Bagaimana kelembagaan dan aturan main dapat dibangun serta apa implikasinya terhadap konflik yang ada? Apakah model aksi bersama (collective action) mampu menciptakan kerjasama multistakeholder yang ada disekitar kawasan CADDB untuk melahirkan fenomena baru dalam sistem pengelolaan kawasan konservasi? Bagaimana merumuskan dan mendisain kebijakan dengan konsep aksi bersama ini agar fungsi-fungsi daerah penyangga dan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan? Berbagai penelitian yang telah dilakukan belum menjawab persoalan ini, karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
komentar | | Read More...

Dua Tahun Penderitaan Rakyat Sidoarjo: Potret Gagalnya Pemerintah SBY & JK

Penulis : Usman Yasin on 30 May 2008 | 08:14

30 May 2008

Tanggal 29 Mei hari ini, genap dua tahun bencana semburan lumpur dari lapangan gas milik Aburizal Bakrie, Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, berlangsung. Hingga sekarang, semburan lumpur belum juga terhenti dan luapan lumpur yang mengancam permukiman warga juga semakin luas. Setelah dua tahun berlalu, penyelesaian masalah sosial dan ganti rugi kepada warga juga masih jauh dari selesai. Banyak korban lumpur yang berada di pengungsian. Infrastruktur masih lumpuh. Pembayaran 20 persen uang muka bagi korban yang memilih pola ganti rugi cash and carry saja sampai kini belum tuntas.

Walaupun sudah ada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS), 80 % sisanya pembayaran cash and carry semestinya sudah harus dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.

Selain itu, belum ada penyelesaian terhadap mereka yang menolak skema ”jual beli” (cash and carry) atau resettlement yang ditawarkan oleh Lapindo. Termasuk di sini adalah mereka yang hingga sekarang masih bertahan di Pasar Baru Porong, yang berjumlah sekitar 2.000 orang dan mereka yang sertifikat tanah atau rumahnya tak bisa di-AJB (akta jual beli)-kan.

Dua tahun sudah bencana lumpur Lapindo menjadi gambaran bagaimana pengelolaan negara ini dijalankan, mungkin begitulah cara para petinggi negara ini menyelesaikan persoalan. Krisis dan penderitaan yang dihadapi warganya, silih berganti tetapi sampai saat ini belum bisa tertangani. Apakah mungkin kita masih bisa berharap pada pemerintah saat ini untuk meneruskan komando untuk mengurus negara? Pemerintah seperti tutup mata dan telinga pada apa yang terjadi. Apakah mereka sanggub untuk berjibaku mengatasi persoalan yang lebih besar? Terutama kemiskinan dan kebodohan? Entah lah? PANTASKAH MEREKA INGIN MENCALONKAN KEMBALI? Jawabnya kita tunggu pada 2009 yang akan datang. Kami berpikir harus ada alternatif pemimpin muda yang visioner. Tidak untuk SBY dan Tidak untuk Yusuf Kalla, mereka telah gagal!

Kelambanan tidak hanya terjadi dalam penanganan para korban di area terdampak, tetapi juga dalam penanganan dampak pada warga 12 desa di luar peta terdampak yang menurut Perpres No 14 Tahun 2007 tidak termasuk dalam wilayah tanggung jawab PT Lapindo. Ya mungkin masyarakat harus pasrah dari ketertindasan, kekerasan dan kekejaman negara? Sang pemilik PT Lapindopun tidak satupun yang bertanggungjawab, mungkin petinggi negara ini sungkan karena besarnya sumbangan kampanye pada 2004 yang lalu, kalau negara memang tidak mau dan mampu memberi hukuman, Rakyatlah yang semestinya menghukum mereka. Caranya? Ya jangan kita pilih pada 2009 yang akan datang.

Hingga sekarang, tidak ada tanda-tanda pemerintah akan menyatakan tempat itu sebagai daerah berbahaya dan melakukan upaya evakuasi terhadap warga.

Kelambanan dan kegagapan pemerintah yang terlihat sejak awal semburan, menurut banyak kalangan, terjadi bukan hanya akibat lemahnya manajemen pemerintah, tetapi juga karena kurangnya kepedulian dan kemauan politik pemerintah.

Dari aspek hukum, hingga sekarang proses hukum kasus ini belum juga jelas, sementara para pakar justru sibuk bersilang pendapat sendiri mengenai penyebab semburan.

Anehnya, meski belum lagi ada keputusan apakah Lapindo bersalah atau tidak, pemerintah sudah mengeluarkan perpres yang menyebutkan batasan area yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo, dan di luar itu menjadi tanggung jawab negara dengan biaya dibebankan pada APBN.

Salah satu pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang adalah mengapa pemerintah atau Perpres No 14/2007 memilih penyelesaian masalah PT Lapindo dengan warga lewat pola transaksi jual beli dan bukannya mekanisme ganti rugi. Dua hal ini jelas sangat berbeda karena pola jual beli menghilangkan hak warga korban akan ganti rugi di luar hilangnya tanah/rumah, termasuk kerugian akibat hilangnya pekerjaan, ikatan sosial dan lingkungan tempat tinggal, hilangnya masa depan, dan sebagainya.

Tidak ada satu klausul pun dalam perpres yang menyebut sanksi jika Lapindo atau pihak lain ingkar janji. Untuk wilayah di luar peta terdampak, setelah diputuskan menjadi tanggung jawab pemerintah, warga yang jadi korban tak juga tertangani. Warga di 12 desa masih berjuang untuk mendapat ganti rugi dan sampai sekarang masih bertahan di tempat tinggalnya yang sebenarnya sangat berbahaya.

Dalam kasus semburan lumpur, pihak yudikatif dan legislatif sudah jelas memperkuat posisi PT Lapindo. Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR sudah menyatakan semburan lumpur sebagai fenomena alam. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga menyatakan, semburan akibat gempa bumi Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri sudah memenangkan PT Lapindo dalam kasus gugatan perdata yang diajukan Walhi. Pengadilan yang sama juga memenangkan Lapindo dalam gugatan melawan YLBHI dalam kasus ini.

Dalam permohonan hak uji materiil perkara ke Mahkamah Agung (MA), Lapindo lagi-lagi juga dimenangkan. Dengan putusan MA ini, menurut Yuniwati, Perpres No 14/2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo pada area terdampak tidak bisa direvisi selamanya.

Dalam penanganan masalah sosial, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur sendiri ibaratnya sudah menyatakan angkat tangan, sementara pemerintah pusat juga sangat tidak tegas dan tak sigap.

Pihak-pihak yang semestinya ikut bertanggung jawab juga seperti sepakat bungkam semua, termasuk BP Migas. (TAT)

Dari berbagai sumber termasuk Kompas, Jumat, 23 Mei 2008 | 00:24 WIB

komentar | | Read More...

Perubahan atau Change?

Penulis : Usman Yasin on 27 May 2008 | 08:02

27 May 2008

Change atau Perubahan:
Catatan dari Berkunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu

Perubahan atau change adalah kata yang memang menjadi spirit bagi setiap orang, apalagi konotasi kata perubahan sering berasosiasi menuju kearah yang lebih baik, lebih nyaman, lebih asik, lebih menyenangkan, lebih transparan dan seterusnya……. Bahkan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Barak Obama memilih kata CHANGE untuk menjadi tema dan slogan kampanyenya dalam menundukkan persaingan ketat dengan Hilary Clinton. Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin pun pada saat mencalonkan diri menjadi gubernur pada beberapa waktu yang lalu mengusung tema Change walaupun sedikit dibuat lebih mentereng yaitu SAATNYA BERUBAH (ah kayak Power Ranger aja yaa…!), tapi itulah faktanya, kata-kata perubahan mempu menyihir pemilih untuk tidak pikir panjang lagi untuk mendukung jagoannya. Apalagi jika kata-kata perubahan diberi bobot siap mundur jika dalam 2.5 tahun menjadi Gubernur Bengkulu tidak mampu melakukan perubahan. Issu sentral ini diamini oleh kawan-kawan PKS, tidak ada protes dan tidak ada keberatan, bahkan motor partai bergerak kencang sampai menuju finis dan menang. Setelah menangpun sang Gubernur masih dengan lantang berjanji siap mundur kalau tidak mampu merubah Provinsi Bengkulu menjadi lebih…lebih dan lebih….

Saat ini sudah limit 2.5 tahun, sebuah tema CHANGE atau perubahan itu diusung oleh Gubernur kita saat ini. Pertanyaannya, apakah memang janji perubahan dalam 2.5 tahun sudah terwujud? Tidak pada tempatnya saya memberi penilaian? Wong saya bukan anggota dewan, bukan pejabat, bukan orang kuat…ya....cuma saya sering mencatat statement sang gubernur tersebut.

Dalam suatu kesempatan diskusi di Universitas Bengkulu, Sang Gubernur ketika itu sebagai pembicara dengan lantang mengusung tema INDUSTRI RAKYAT harus dikembangkan minimal satu produk untuk setiap kabupaten setiap tahunya.

Masih dengan jelas, saya ingat seorang pejabat pemda yaitu Bapak Musiar Danis, menyampaikan sebuah pertanyaan yang agak mengusik sang Gubernur? Beliau saya nilai selama ini cukup konsisten untuk memperjuang Provinsi Bengkulu lebih baik, ya perubahanan atau Change? itu tadi….. Pada saat itu beliau meminta untuk sang calon Gubernur (Sekarang Gubernur) untuk belajar dulu, baru nyalon gubernur. Dalam hati saya mbatin, wah kalau takdirnya dia betul-betul jadi Gubernur? Pejabat ini tidak dipakai lagi. Eh setelah dilantik menjadi Gubernur dengan mungusung tema SAATNYA BERUBAH tadi, sang pejabat masih tetap dikaryakan walaupun posisinya tidak menjadi lingkaran pertama, tapi saya yakin beliau masih punya kontribusi.

Pada suatu kesempatan di UMB, pada saat sebelum PILKADA tema perubahan masih dengan topik INDUSTRI RAKYAT masih menjadi issu sentral, saya lihat kawan dari Universitas Bengkulu yang kita sebut saja langsung yaitu Pak Lamhir Syam Sinaga menjadi tim pemikir sang Gubernur Waktu itu juga yakin dengan ide-ide sang calon.

Ketika memasuki dua tahun menjabat menjadi Gubernur, seorang Gubernur Termuda di Indonesia ini, menjadi pembicaraan, menjadi polemik, dan mulai ikut menggerek-gerek masyarakat kecil, demo pro dan kontra….menghiasi halaman surat kabar, saling gertak ..saling ancam, wah tambah rame ..pokoknya. Bahkan sesepuh Bengkulupun ikut turun gunung, walaupun semestinya sepuh-sepuh kita ini harus beristirahat menikmati masa tuanya. Karena terpanggil agar pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada lajur pembagunan yang benar, sepuh-sepuh kita pun bak sang pendekar siap dengan segala masukan, maksudnya sih untuk mengingatkan sang Gubernur. Tapi siapa nyana ketika ada pertemuan di Ruang Pola Bapeda, pada suatu sore yang di hadiri semua unsur muspida, 4 orang anggota DPD RI, para sesepuh Bengkulu, sebagian anggota DPRD, dan kebetulan saya ikut nyelip hadir mendengar pembicaraan ini. ..Tahu tidak apa yang terjadi? Seorang mantan Gubernur Bengkulu yaitu Bapak Drs. H. Razie Yahya, ikut mengingatkan agar track pembangunan dan kebijakan yang diambil sang Gubernur harus diperbaiki untuk kembali ke rel yang benar.

Sebagai seorang akademisi saya mencermati setiap tegur sapa sesepuh kita itu, tapi diluar dugaan saya, dan pasti semua hadirin yang ada, terjadilah debat kusir antar sang Gubernur dan sesepuh kita tadi. Saya mbatin, wah..kalau begini caranya…bisa berabe ini, diingatkan malah ngeyel…. Coba nangapinya taktis, pasti Pak Razi maklum. Ya mungkin karena gubernur kita masih…muda! kurang pengalaman berdiskusi, ..jadilah kayak gitu…….Gubernur kita ini perlu belajar memang, kayak pertanyaan yang disampaikan pak Musiardanis waktu diskusi di UNIB dulu.

Kembali lagi ketopik perubahan atau Change..tadi. sekitar dua bulan yang sudah saya mengunjungi seorang kolega yang ketiban sial, gara-gara Kasus Dispenda Gate membuat dia menjadi pesakitan dan harus mondok di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bengkulu, ya itu, gara-gara ngurus proyek SAATNYA BERUBAH itu tadi, dengan cukup jelas beliau mengungkapkan runut peristiwa yang menimpa dirinya, walaupun bagian yang secret masih disimpan, dalam analisa saya yang dismpan itu pasti menjadi peluru, beberapa statement beliau menunjukkan bahwa beliau sangat yakin dengan apa yang dilakukan, karena Sang Bos itu tadi. Biasalah kalau dalam suatu organisasi, ketika sang komandan kesulitan likuiditas, sang bendahara sebagai anak buah, pasti ikut cawe-cawe, walaupun mestinya jangan yang berisikolah, kan kasihan.

Sebagai bendahara, kesulitan likuiditas ini dibicarakan, akhirnya jadilah kasus Dispendagate dengan dibukanya Rekening di luar pakem kepatutan administrasi. Sang bendahara tentunya harus mencari dasar hukum agar suatu waktu jika ada masalah beliau bisa punya senjata untuk selamat, ya selamat dari jeruji besi tentunya. Pikir punya pikir timbul solusi resiko dengan memanfaatkan dana pajak bagi hasil dengan membuka dan pengalihan sementara dana tersebut. Jadilah beliau sang kolega saya tadi dibiarkan sendiri menanggung aib, maksudnya mungkin dari feeling saya biar nggak usah melibatkan banyak orang. Kan LP juga sudah kepenuhan, makanya sekarang juga lagi dibangun LP yang baru di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sang bendahara tadi akhirnya sendiri menanggung akibat upaya untuk menolong sang bos itu tadi. Persoalannya mungkin sudah jenuh tetap mondok dipenjara, sedangkan sang bos pura-pura tidak tahu, karena tidak pernah punya upaya penangguhan penahanan, apalagi mengunjungi saja tidak pernah.

Nah ini yang akan saya ceritakan pada judul tulisan ini. Waktu membesuk sang bendahara dua bulan yang lalu di LP (ini pengalaman pertama saya masuk penjara..eh eh maksudnya saya membesuk tahanan di LP), saya betul-betul agak bingung pertama kali masuk LP, waktu masuk saya disuruh masuk ke ruang komandan (maksudnya ruang komandan jaga), saya disuruh meletakkan uang di meja sang komandan. Maksudnya untuk apa? (saya tanya),…akhirnya terpaksa deh uang Rp. 2000,- saya taruh di atas meja sang komandan demi menyambangi kolega saya itu. Baru mau masuk pintu kedua, saya diminta kembali untuk memasukkan sejumlah uang kedalam kotak yang memang telah disiapkan? Menurut keterangan penjaga, dana itu untuk kebersihan, kembali Rp. 2000,- lagi. Lalu saya menemui petugas untuk memanggilkan kolega saya yang menanggung aib Dispenda Gate itu tadi, wah lebih kaget lagi saya, karena ada tarif pemanggilan. Kalau Rp. 2000 ketemunya lewat kerangkeng, kalau Rp. 5000,- ketemunya bisa langsung dan disediakan tempat duduk disamping.

Nah tadi, hari ini Senin, 26 Mei 2008, jam 13.20 Wib, saya kembali mengunjungi kolega saya itu di LP, wah benar ini ada kesusaian dengan judul tulisan perubahan atau Change. Paling tidak saya sudah mulai berkurang untuk merogoh kantong untuk angpau bagi petugas. Kalau dua bulan yang lalu saat masuk LP untuk mengunjungi keloga atau keluarga yang kesandung masalah, paling tidak harus merogoh kantong Rp. 1000 s/d 2000 untuk sang komandan, Rp. 2000 untuk kebersihan, Rp. 1000 s/d 5000 untuk petugas yang memanggil penghuni LP melalui mikrofon.

Hari ini saat kunjungan ke LP saya Cuma mengeluarkan uang Rp. 5000. Tapi kalau kita hitung-hitung, jika kalau ada 500 tahanan saja dalam LP dengan keluarga yang mengunjungi 50 orang per hari dan uang setoran 1000 s/d 5000 berarti pungutan liar di satu LP dalam sebulan bisa berkisar Rp. 1.500.000 s/d Rp. 4.500.000,- (Rp 1000 x 30 x 50 = Rp. 1.500.000 hingga Rp. 5000 x 30 x 50 = Rp. 4.500.000,-), nah kalau kita kalkulasi jika setiap kabupaten di Indonesia ada satu LP sedang kabupaten ada 450-an maka dalam satu hulan pungli di LP seluruh Indonesia mencapai 450 x Rp 1.500.000 = Rp. 675.000.000 dalam sebulan, jadi dalam setahun paling tidak nilai pungutan liar itu mencapai 12 x Rp. 675.000.000 = Rp. 8.100.000.000, luar biasa karena minimal Rp. 8,1 Milyar uang haram yang harus disetor kepada petugas. Uang Rp. 8,1 M itu baru untuk hanya mengunjungi saja, apalagi ada dugaan transaksi lain selama proses penyidikan dan pengadilan.

Kita kembali pada topik kita, dalam kunjungan saya hari ini tujuan saya adalah untuk memberi suport agar kolega saya tidak shock dan meminta beliau mengungkapkan apa yang sesungguhnya yang secret dan rahasia itu, karena tidak ada gunanya lagi membela pepesan kosong, toh yang menikamati kasus ini tenang-tenang saja dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan dari pembicaraan di LP hari ini, yang kebetulan saya ditemani seorang Dosen dari UMB, yaitu Ir. Guntur Alam, M.Hum, kami mendengarkan sejelas-jelasnya apa yang belum terungkap dari apa yang memang jauh-jauh hari sudah saya duga termasuk yang secret ret sekalipun. Ya itu tadi sesuai judul, memang hari ini perubahan haluan sikap yang luar biasa menurut saya, karena kerahasianpun mulai terkuak dan itupun cukup lantang beliau ungkap dan juga didengar oleh banyak pengunjung Lapas pada hari ini.

Dengan rasa terpendam dan sedikit mata berkaca-kaca, penyesalan dan menerawang jauh, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin kolega saya tadi sadar betul pada apa yang diungkapkannya. Dengan itu saya membesarkan hatinya bahwa masyarakat Bengkulu akan sangat bersyukur jika seandainya hal ini harus diungkap dipersidangan, dan saya yakin di era KPK yang mulai garang ini, kasus ini akan berujung pada titik balik yang betul-betul ada perubahannya di Bengkulu, dan keyakinan dalam diri saya bahwa kolega saya memendam beban yang menghimpit luar biasa dan coba untuk dilepas.

Hari ini benar-benar banyak perubahan atau change yang saya dapatkan, dengan langkah panjang saya tinggalkan LP, hari ini saya mendapatkan perubahan pada berkurangnya pungli di Lapas walaupun ini baru permulaan dari kerja keras Menkum dan Ham Bapak Andi Matalata, walaupun potensi korupsi masih mencapai Rp. 8,1 M per tahun, dan yang terbesar adalah singkapan baru terhadap Kasus Dispenda Gate.

Tulisan ini memang sengaja saya ungkapkan melaui situs ini, dan saya sempat pamit kepada kolega saya dengan sebuah pertanyaan apakah saya sudah harus berkomentar tentang kasus Dispenda Gate ini. Beliau dengan mantap dan tegas mempersilahkan apa yang didengar untuk diungkapkan, karena beliau merasa pada apa yang terjadi menimpa dirinya adalah sebuah takdir yang sudah tercatat sebagai suratan tangannya. Untuk itu dia akan ungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi, jika memungkinkan harus terungkap tuntas. Flash back, saya teringat dengan cerita lama ketika saya dan kawan-kawan dari aktivis Aliansi LSM, Ormas dan OKP mengadvokasi kasus Panorama Gate pada tahun 2002, dimana hampir satu tahun penuh berita tentang kegiatan Advokasi yang dilakukan oleh Aliansi menghiasi halam-halam surat kabar di Bengkulu. Mungkin saat ini perubahan atau Change itu terulang kembali. Dalam hati kecil saya, ada semacam keyakinan baru harus terungkapnya kasus Dispenda Gate dengan kata kunci PERUBAHANAN atau CHANGE.

komentar (1) | | Read More...

Membuat Kode Url

Penulis : Usman Yasin on 19 May 2008 | 11:27

19 May 2008

Membuat url Code Bagi pemula memang membingungkan apalagi kita tidak mengenal beberapa program standar untuk membuat web atau HTML atau Scrift seperti Macromedia Dreamweaver 8 atau program sejenis seperti Alleycode. Untuk memulai cobalah anda searching program Alleycode yang gratisan, bisa didapatkan di CD PC Media (versinya lupa), atau download saja langsung pada link berikut ini (klik dan SAVE As): http://www.alleycode.com/download/alleycodesetup.exe

Kalau saya sih pakai TIPs dan Trik Trabasbleb saja, yaitu buka salah satu web yang ada di dunia maya yang punya kode url kemudian simpan di flashdisk kita. Setelah itu dengan program Macromedia Dreamweaver, setelah itu drop and drag saja pada wilayah url code-nya, lihat codenya terus dicopy untuk kemudian di-pastekan nanti, setelah itu di utak atik saja pakai Alleycode kemudian masukan pada Tambahan Elemen Halaman dan masukkan pada HTML/Java Scrift dan Save selesai.

Untuk membantu yang butuh, copy saja bahasa scrift sederhana dibawah ini, kemudian utak atik sesuaikan dengan dokumen dan alamat url anda.



Langkahnya:

1. Copy scrift di atas, simpan di komputer anda
2. ganti alamat html http://yayasan-lembak.blogspot.com dengan alamat web anda (dua-duanya yaa…..!)
3. Siapkan gambar jpeg anda, bisa anda simpan di www.photobucket.com, picasa atau yang lain
4. Kemudian ganti alamat jpeg ini http://i16.photobucket.com/albums/b41/usmanyasin/ylb.jpg dengan alamat jpeg anda
5. Kemudian hasilnya masukkan ke Elemen Tambah Halaman, setelah itu pilih HTML/Java scrift dan simpan jadi deeh
6. Untuk perbaikan ukuran widht atau height (disini 160 dan 45) dapat anda utak atik sesuai dengan keinginan anda





komentar | | Read More...

Jumlah Kunjungan

 
Re-Design Template by Usman Yasin | Support by creating website | Powered by Blogger